Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1

Description

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) memegang peranan krusial dalam memastikan layanan publik berkualitas tinggi dan pemerataan pembangunan, yang turut berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Untuk merealisasikan layanan publik yang unggul, maka Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah (K/L/PD) memerlukan pengadaan barang/jasa yang efisien dan efektif, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJ) yang kompeten. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur SDM PBJ harus mempunyai kompetensi teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, Untuk merealisasikan layanan publik yang unggul, maka Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah (K/L/PD) memerlukan pengadaan barang/jasa yang efisien dan efektif. Pengadaan barang/jasa yang berkualitas tidak hanya esensial untuk suksesnya pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi regional melalui penggunaan anggaran belanja negara. Oleh karena itu, proses pengadaan ini harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang PBJP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas dalam pengadaan barang/jasa harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap (attitude) sesuai Standar Kompetensi ASN. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Pegawai Negeri Sipil yang terlibat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, atau Pokja Pemilihan harus memiliki sertifikat kompetensi. Untuk mendukung pengembangan kompetensi ini, diperlukan program pelatihan yang sesuai dengan Standar Kompetensi PBJP Level-1. Ini menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang pada akhirnya mendukung peningkatan layanan publik dan pembangunan ekonomi yang merata.