ISPS Code 3.24 Security Awareness
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut, 16 Maret 2015, no.UM003/17/14/DJPL-15, tentang PELAKSANAAN TRAINING BAGI FASILITAS PELABUHAN SESUAI STANDAR IMO MODEL COURSE 3.24 DAN 3.25, maka kepada seluruh Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Port Facility Security Officer/PFSO) agar segera melaksanakan training sesuai standard dan atau ketentuan IMO (International Maritime Organization) tersebut. Model pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan bagi personel fasilitas pelabuhan dengan tugas-tugas keamanan yang telah ditetapkan. Terkait dengan Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Port Facility Security Plan/PFSP) untuk melaksanakan tugas tugas mereka menurut persyaratan dalam SOLAS 74 Bab XI-2. Sebagaimana yang telah ditetapkan, ISPS Code, IMDG Code, IMO/ILO Code – Latihan Keamanan di Pelabuhan, dan bimbingan yang terkandung di dalam IMO MSC.1/Circ.1341.
Read moreDiklat Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan
Kinerja operasi pelabuhan sangat ditentukan oleh perpaduan antara kompetensi dengan performansi Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk menghasilkan performansi yang bagus dengan standar operasional terbaik, maka diperlukan pengembangan kompetensi SDM yang salah satunya melalui pelaksanaan Diklat Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan yang juga menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan ijin Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan dilaksanakan berdasarkan UU 17/2008 dan PP 61/2009 dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepelabuhanan yang kompeten dan professional sebagai syarat dalam melaksanakan operasional pelabuhan sebagaimana tercantum dalam PP 61/2009 Pasal 94 (3g), Pasal 108 (3e) dan Pasal 120 (2e).
Read moreDiklat Sertifikasi Harbour Tug / Tug Boat
Pemanduan dan penundaan merupakan jasa dalam pelabuhan yang berada di garda terdepan. Dalam memberikan pelayanan dengan kualitas yang tinggi, maka diperlukan SDM yang profesional dan handal. Selain memberikan pelayanan prima, diharapkan SDM tersebut dapat mengoperasikan kapal tug boat dengan baik dan benar demi keselamatan orang, kapal, barang dan fasilitas di setiap kegiatannya. Diklat Sertifikasi Harbour Tug/ Tug Boat Operation memberikan pengetahuan dan skill kepada peserta sesuai dengan syarat dan kualifikasi yang sesuai dengan regulasi. Diklat ini pertama kali dilaksanakan di Indonesia yang merupakan Additional Training certification for mandatory & recommendatory certification for Harbour Tug crew.
Read moreBusiness Judgment Rule Corporate Action or Corruption
Dalam BUMN, masih sering terjadi penyimpangan antara business judgement rule dengan tindak pidana korupsi berkaitan dengan keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi BUMN. Akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat pada pengembangan bisnis BUMN yang terhambat karena direksi ragu untuk mengambil suatu keputusan bisnis karena ancaman tindak pidana korupsi, apabila keputusan bisnis yang diambilnya menyebabkan kerugian bagi BUMN, dimana sudah semestinya dipahami bahwa dalam dunia usaha, terdapat kemungkinan untuk merugi akibat dari keputusan bisnis yang diambil, selama keputusan tersebut telah didasari dengan itikad baik, kehati-hatian dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan.
Read morePelatihan Sistem Pelaporan Bidang Operasional
Departemen pelaporan merupakan departemen yang baru, setiap Sumber Daya Manusia yang ada memiliki knowledge yang berbeda terkait dengan sistem pelaporan. Oleh sebab itu, perlu adanya pelatihan untuk menyeragamkan pemahaman dan pelaksaaan penyusunan pelaporan operasional.
Read moreSertifikasi SDM BNSP level Supervisor
Pasar bebas ASEAN sudah diterapkan,dan konsekuensinya adalah SDM dari-negara ASEAN bebas meniti karir diantara negara-negara yang telahmenandatanganinya. Untuk melindungi danmengembangkan SDM dalam negeri,Pemerintah membentuk BNSP (BadanNasionalSertifikasi Profesi), dan selanjutnya BNSP memberikan lisensi kepada LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) sesuai bidangnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RepublikIndonesia No. 435 Tahun 2015 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Sumber SDM, SKKNI No. 307 Th. 2014 Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, dan SKKNI No. 346 Tahun 2014 Bidang Hubungan Industrial untuk Level IV (Level Supervisor/Analis) merupakan level yang memadukan aspek praktis dan konseptual dalam manajemen dan pengembangan SDM, dengan ketentuan jumlah unit kompetensi sebagai berikut: 4 (empat) Kompetensi Inti dan 10 (sepuluh) Kompetensi Pilihan. Berdasarkan pedoman ini, LSP MPSDM mengembangkan menjadi 5 (Lima) Skema Sertifikasi, salah satunya adalah Supervisor Manajemen Kinerja Dan Karir (SMKK)/Career & Performance Management Supervisor (CPMS).
Read moreWorkshop Accountability Matrix Parent Organization (Tahap 2-Lanjutan)
Salah satu transformasi pada pengelolaan pelabuhan yaitu proses merger yang dilakukan oleh Pelindo I- IV menjadi Pelindo Indonesia. Merger merupakan inisiatif strategis dalam rangka memberikan nilai tambah yang lebih bagi setiap segmen customer di seluruh wilayah customer tersebut berada. Melalui merger, Pelindo akan memiliki kontrol dan kendali strategis yang lebih baik serta perencanaan yang lebih terintegrasi untuk jaringan pelabuhan nasional. Setelah klaster bisnis dan desain organisasi level atas disetujui fase selanjutnya dalam proses merger Pelindo adalah penyelarasan proses bisnis, termasuk di dalamnya integrasi operasi dan komersial. Hal ini dilakukan untuk memastikan operational excellence tetap terjaga selama proses merger berlangsung. Peralihan proses bisnis dari ‘legacy entity’ yang berdasarkan area ke entitas subholding baru berdasarkan layanan memerlukan perencanaan dan perangkat organisasi yang rinci untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan dengan efektif. Dibutuhkan RASCI Matrix secara bertahap mulai pada jabatan BoD–1 struktur organisasi Parents dan Subholding untuk memastikan akuntabilitas jabatan serta keterkaitannya dengan jabatan lain, serta kesesuaian peran jabatan dengan parenting model. Setelah memiliki RASCI Matrix yang ideal, perusahaan dapat Menyusun uraian jabatan yang komprehensif berdasarkan dokumen RASCI, serta mengelola sistem SDM dengan terintegrasi.
Read moreBasic Wealth Management
Living from paycheck to paycheck is a stressful situation that may lead to low level of productivity at work. Nearly four in five employees with high financial stress say that they are distracted by financial stress at work, whilst two in three credit card holders are stress about their increasing debt despite the rise of their salary. As the company, it needs to make employees more secure and financially secure, so they can be more focused and productive at work. To make it happen, the company have to help employees to be able to plan and run a safe and comfortable financial according to their standard of living throughout their productive life.This program is a good solution to help companies have a grand strategy for the realization of sustainable wealth for all employees
Read moreWorkshop Accountability Matrix Dalam Rangka Implementasi Integrasi Pelindo
Salah satu transformasi pada pengelolaan pelabuhan yaitu proses merger yang dilakukan oleh Pelindo I- IV menjadi Pelindo Indonesia. Merger merupakan inisiatif strategis dalam rangka memberikan nilai tambah yang lebih bagi setiap segmen customer di seluruh wilayah customer tersebut berada. Melalui merger, Pelindo akan memiliki kontrol dan kendali strategis yang lebih baik serta perencanaan yang lebih terintegrasi untuk jaringan pelabuhan nasional. Setelah klaster bisnis dan desain organisasi level atas disetujui fase selanjutnya dalam proses merger Pelindo adalah penyelarasan proses bisnis, termasuk di dalamnya integrasi operasi dan komersial. Hal ini dilakukan untuk memastikan operational excellence tetap terjaga selama proses merger berlangsung. Peralihan proses bisnis dari ‘legacy entity’ yang berdasarkan area ke entitas subholding baru berdasarkan layanan memerlukan perencanaan dan perangkat organisasi yang rinci untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan dengan efektif. Dibutuhkan RASCI Matrix secara bertahap mulai pada jabatan BoD–1 struktur organisasi Parents dan Subholding untuk memastikan akuntabilitas jabatan serta keterkaitannya dengan jabatan lain, serta kesesuaian peran jabatan dengan parenting model. Setelah memiliki RASCI Matrix yang ideal, perusahaan dapat Menyusun uraian jabatan yang komprehensif berdasarkan dokumen RASCI, serta mengelola sistem SDM dengan terintegrasi.
Read more