Green Port

Salah satu tahap yang akan dilalui mahasiswa setelah lulus dari perguruan tinggi adalah mencari pekerjaan dan membangun karir, namun di era yang dinamis yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan mencari pekerjaan dan membangun karir bukan hal yang mudah. 

Karyawan atau eksekutif dan pejabat yang berhubungan dengan investor, mitra strategis, analis riset, dan komunitas investasi perlu memahami dinamika pasar keuangan secara lokal dan global. Dalam hal ini peran Investor Relations berfungsi sebagai pintu gerbang utama arus investasi ke dalam perusahaan. Pelatihan ini akan membantu peserta memahami bagaimana membangun dan membentuk hubungan investor korporat secara teknis dan strategis, dan memahami keuangan korporatnya.

Portofolio bisnis merupakan salah satu aspek terpenting dalam mengelola suatu organisasi. Dengan adanya pemahaman praktis dalam menyusun portofolio dan melakukan diversifikasi instrumen investasi, perusahaan dapat meningkatkan value aset yang dimiliki serta dapat melakukan manajemen risiko dengan baik

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan-antarmoda transportasi (Pasal 1 - Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor PM 57 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut) Green port (Pelabuhan Ramah Lingkungan) adalah pelabuhan yang memenuhi komitmen pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial dalam mendukung sustainability business. Untuk menjadi pelabuhan berkelas dunia (world class port), salah satu pemenuhan yang perlu dilakukan adalah implementasi strategi green port.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 74 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa semua Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa harus memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kompetensi tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sebagaimana terdapat dalam Pasal 88 poin ‘c’ dan ‘d’ menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.