• Total courses: 1385
  • Instructor: 1392
  • Learning Support: (+62) 811 9114 926, (+62) 811 9114 916
Menampilkan hasil dari kategori BNSP
  • BNSP

Skema Pengelolaan Hubungan Industrial

Menyikapi persaingan pasar global Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diperlukan penyiapan tenaga kerja unggul yang kompeten di fungsi Hubungan Industrial. SDM unggul tersebut juga diperlukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Human Capital melalui peningkatan kesiapan skill & knowledge tenaga kerja menuju Globalisasi dan Standarisasi kompetensi di lingkungan BUMN. Untuk menjamin kompetensi yang dimiliki tersebut sesuai dengan kebutuhan pada bidang tugasnya, maka dilakukan asesmen kompetensi terhadap tenaga pelaksana tersebut berdasarkan standar kompetensi yang dipersyaratkan

Read more
  • BNSP

Skema Pengembangan Human Capital

Permintaan komunitas profesi bidang Human Capital BUMN dan Kementrian BUMN guna mendukung Pengelolaan Human Capital khususnya Fungsi Pengembangan Sumberdaya Manusia yang mewajibkan tersedianya pejabat/pegawai yang memiliki kompetensi dan dinyatakan kompeten oleh LSP HCMI. Standar Kompetensi yang digunakan dalam LSP ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Manajemen Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Human Capital.

Read more
  • BNSP

Skema Perencanaan Human Capital

Permintaan komunitas profesi bidang Human Capital BUMN dan Kementrian BUMN guna mendukung Pengelolaan Human Capital khususnya Fungsi Perencanaan Sumberdaya Manusia yang mewajibkan tersedianya pejabat/pegawai yang memiliki kompetensi dan dinyatakan kompeten oleh LSP HCMI. Standar Kompetensi yang digunakan dalam LSP ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Manajemen Sumberdaya Manusia dan Perencanaan Human Capital

Read more
  • BNSP

Sertifikasi CGP

Sebagai bentuk pelakanaan penugasan keputusan menko perekonomian No. 117 Tahun 2016 Mngenai Sertifikasi Pelaksana Tata Kelola dan juga sebagai upaya mengakselerasi penerapan Good Governance Melalui agen pengubah (Agent Of Change) di sektor publik dan korporasi. Komite Nasional kebijakan Governance (KNKG) Mengembangkan Sertifikat kompetensi pelaksana Tata Kelola (Governance) Dalam pelaksanaan penyelenggara sertifikasi, KNKG bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) yang saat ini telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP). Dan peranan PPA&K Malang disini adlaah sebagai tempat pelatihan tersebut.

Read more
  • BNSP

Sertifikasi Administrasi Perkantoran (BNSP)

Mengapa di era globalisasi ini kita harus menyadari pentingnya sertifikasi kompetensi? Karena sertifikasi kompetensi merupakan sebuah pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan kemampuan yang mumpuni sesuai dengan standar kerja yang sudah ditetapkan. Di era digital ini, sertifikasi sepertinya akan menjadi salah satu hal yang menunjang untuk tetap bertahan dalam pekerjaan. Namun yang sangat disayangkan, kesadaran executive perusahaan mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi masih sangat kurang. Padahal, kesadaran itu yang harus kita bangun dari awal. Kompetensi adalah persyaratan standar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan sesuai profesi. Lebih jauh tentang kompetensi adalah pengakuan atas kualitas pekerjaaan yang dilakukan oleh sesorang yang kompeten. Sehingga untuk setiap pekerjaan harus dilakukan oleh tenaga kerja yang kompeten, karena kompeten maka seseorang diberi kewenangan. Tenaga kerja yang kompeten pasti dapat bekerja secara produktif. Produktivitas inilah yang akan menjadi pertumbuhan, peningkatan daya saing dan kesejahteraan. Sertifikasi sebaiknya menjadi hal yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja. Ini berlaku tidak hanya untuk para pekerja formal saja, namun pekerja informal pun rasanya wajib memiliki sertifikasi kompetensi ini. Melalui sertifikasi kompetensi, para tenaga kerja akan lebih fokus dalam bekerja dan juga diakui oleh negara atas keahlian yang dimiliki.

Read more
  • BNSP

Pelatihan dan Sertifikasi Dangerous Goods Handling

Dalam rangka pembangunan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang efektif dan Efisien, Pemerintah telah mengamanatkan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Pengembangan SDM dibidang logistik yang kompeten dan professional untuk mendukung segala jenis kegiatan trasnportasi dan logistic. Berkaca pada kejaidan ledakan didalam Gudang penyimpanan barang berbahaya dan beracun (B3) di Beirut, Lebanon. Pelatihan dalam penanganan barang berbahaya haruslah di lakukan untuk menghindari terjadikan kecelakaan. Kompetensi khusus dalam bidang penanganan B3 dapat memberikan keamanan bagi lingkungan kerja dan lingkungan sekitar guna menghindari adanya kecelakaan dalam kerja.

Read more
  • BNSP

Pelatihan dan Sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)

Peraturan Menteri Lingkungan Gidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional instalasi pengendalian pencemaran udara dan penanggung jawab pengendlaian pencemaran udara. Perusahaan penghasil limbah air atau udara yang wajib memperkerjakan tenaga kerja bersertifikat kompetensi BNSP. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan mendapatkan sanksi administratif.   Penanggung jawab pengendalian pencemaran udara adalah personil yang mmeiliki kewenangan dan tanggung jawab internal terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara yang dsebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut, khususnya yang berasal dari emisi udara sumber tidak bergerak, dengan garis besar tugas menilai potensi pencemaran udara dari usaha/kegiatan pemantauan dan operasional alat pengendali pencemaran udara serta mengkoordinasikan kegiatan pemantauan pencemaran udara.

Read more
  • BNSP

Pelatihan dan Sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA)

Peraturan Menteri Lingkungan Gidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab pengendalian pencemaran air.   Penanggung jawab pengendalian air adalah personil yang memiliki kewenangan dn tanggung jawab internal terhadap pencegahan dan penannggulangan pencemaran air yang disebabka oleh usaha dan/atau kegiatan, dengan garis besar pekerjaan melakukan penilaian potensi pencemaran air dari seluruh kegiatan produksi, menyusun strategi, program dan sasaran dari berbagai kegiatan pengendalian pencemaran air, serta mengkoordinasi dan mengawasi kelangusngan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air.

Read more
  • BNSP

Pelatihan dan Sertifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3)

Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindngan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan persetujuan teknis (pertek) dan dilengkapi dengan Surat Layak Operasional (SLO) dan pengelolaan limbah non B3 persyaratan dan standar pengelolaannya tercantum dalam persetujuan dokumen lingkungan.

Read more