Sertifikasi QIA Tingkat Manajerial
Kelangsungan organisasi di tengah turbulensi bisnis sebagai akibat gejolak global ekonomi sekarang ini, mengakibatkan manajemen harus bekerja ekstra dalam mengelola organisasi. Untuk mengatasi kondisi ini, manajemen dapat memanfaatkan peran audit internal untuk membantu di dalam memberikan solusi atau dengan segera dapat memberikan informasi yang akurat sehingga dapat meraih peluang yang ada. Namun, untuk mendapat auditor yang handal dan berintegritas tidaklah mudah karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang dapat diterima dan diakui secara global dan jelas acuannya.
Read moreSkema Pengelolaan Hubungan Industrial
Menyikapi persaingan pasar global Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diperlukan penyiapan tenaga kerja unggul yang kompeten di fungsi Hubungan Industrial. SDM unggul tersebut juga diperlukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Human Capital melalui peningkatan kesiapan skill & knowledge tenaga kerja menuju Globalisasi dan Standarisasi kompetensi di lingkungan BUMN. Untuk menjamin kompetensi yang dimiliki tersebut sesuai dengan kebutuhan pada bidang tugasnya, maka dilakukan asesmen kompetensi terhadap tenaga pelaksana tersebut berdasarkan standar kompetensi yang dipersyaratkan
Read moreSertifikasi QIA Tingkat Dasar
Kelangsungan organisasi di tengah turbulensi bisnis sebagai akibat gejolak global ekonomi sekarang ini, mengakibatkan manajemen harus bekerja ekstra dalam mengelola organisasi. Untuk mengatasi kondisi ini, manajemen dapat memanfaatkan peran audit internal untuk membantu di dalam memberikan solusi atau dengan segera dapat memberikan informasi yang akurat sehingga dapat meraih peluang yang ada. Namun, untuk mendapat auditor yang handal dan berintegritas tidaklah mudah karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang dapat diterima dan diakui secara global dan jelas acuannya.
Read moreSkema Pengembangan Human Capital
Permintaan komunitas profesi bidang Human Capital BUMN dan Kementrian BUMN guna mendukung Pengelolaan Human Capital khususnya Fungsi Pengembangan Sumberdaya Manusia yang mewajibkan tersedianya pejabat/pegawai yang memiliki kompetensi dan dinyatakan kompeten oleh LSP HCMI. Standar Kompetensi yang digunakan dalam LSP ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Manajemen Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Human Capital.
Read moreSkema Perencanaan Human Capital
Permintaan komunitas profesi bidang Human Capital BUMN dan Kementrian BUMN guna mendukung Pengelolaan Human Capital khususnya Fungsi Perencanaan Sumberdaya Manusia yang mewajibkan tersedianya pejabat/pegawai yang memiliki kompetensi dan dinyatakan kompeten oleh LSP HCMI. Standar Kompetensi yang digunakan dalam LSP ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Manajemen Sumberdaya Manusia dan Perencanaan Human Capital
Read moreSertifikasi CGP
Sebagai bentuk pelakanaan penugasan keputusan menko perekonomian No. 117 Tahun 2016 Mngenai Sertifikasi Pelaksana Tata Kelola dan juga sebagai upaya mengakselerasi penerapan Good Governance Melalui agen pengubah (Agent Of Change) di sektor publik dan korporasi. Komite Nasional kebijakan Governance (KNKG) Mengembangkan Sertifikat kompetensi pelaksana Tata Kelola (Governance) Dalam pelaksanaan penyelenggara sertifikasi, KNKG bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) yang saat ini telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP). Dan peranan PPA&K Malang disini adlaah sebagai tempat pelatihan tersebut.
Read moreSertifikasi Administrasi Perkantoran (BNSP)
Mengapa di era globalisasi ini kita harus menyadari pentingnya sertifikasi kompetensi? Karena sertifikasi kompetensi merupakan sebuah pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan kemampuan yang mumpuni sesuai dengan standar kerja yang sudah ditetapkan. Di era digital ini, sertifikasi sepertinya akan menjadi salah satu hal yang menunjang untuk tetap bertahan dalam pekerjaan. Namun yang sangat disayangkan, kesadaran executive perusahaan mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi masih sangat kurang. Padahal, kesadaran itu yang harus kita bangun dari awal. Kompetensi adalah persyaratan standar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan sesuai profesi. Lebih jauh tentang kompetensi adalah pengakuan atas kualitas pekerjaaan yang dilakukan oleh sesorang yang kompeten. Sehingga untuk setiap pekerjaan harus dilakukan oleh tenaga kerja yang kompeten, karena kompeten maka seseorang diberi kewenangan. Tenaga kerja yang kompeten pasti dapat bekerja secara produktif. Produktivitas inilah yang akan menjadi pertumbuhan, peningkatan daya saing dan kesejahteraan. Sertifikasi sebaiknya menjadi hal yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja. Ini berlaku tidak hanya untuk para pekerja formal saja, namun pekerja informal pun rasanya wajib memiliki sertifikasi kompetensi ini. Melalui sertifikasi kompetensi, para tenaga kerja akan lebih fokus dalam bekerja dan juga diakui oleh negara atas keahlian yang dimiliki.
Read morePelatihan dan Sertifikasi Pemadam Kebakaran Kelas D
Dalam pelaksanaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dibutuhkan organisasi khusus didalam struktur organisasi perusahaan yaitu P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, yang disebutkan dalam pasal 9 dan pasal 10, P2K3 berperan dalam proses pembinaan. Dalam P2K3 terdapat seorang Sekretaris P2K3 yang berperan dalam menjalankan program-program pelaksanaan K3, Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta mempersiapkan petugas dan tenaga kerja untuk menanggulangi kebakaran dalam perusahaan. Dasar hukum yang melandasi pentingnya training ini adalah: - Undang-Undang No.01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. - Permenaker No.4 Tahun 1980 tentang Alat Pemadam Api Ringan. - Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja Karena alasan diatas maka, diperlukan pelatihan / Pembinaan Petugas Peran Pemadam Kebakaran Kelas D yang tersertifikasi Kemnaker RI.
Read morePelatihan dan Sertifikasi Dangerous Goods Handling
Dalam rangka pembangunan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang efektif dan Efisien, Pemerintah telah mengamanatkan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Pengembangan SDM dibidang logistik yang kompeten dan professional untuk mendukung segala jenis kegiatan trasnportasi dan logistic. Berkaca pada kejaidan ledakan didalam Gudang penyimpanan barang berbahaya dan beracun (B3) di Beirut, Lebanon. Pelatihan dalam penanganan barang berbahaya haruslah di lakukan untuk menghindari terjadikan kecelakaan. Kompetensi khusus dalam bidang penanganan B3 dapat memberikan keamanan bagi lingkungan kerja dan lingkungan sekitar guna menghindari adanya kecelakaan dalam kerja.
Read more