Pajak Brevet A dan B

Peraturan Menteri Lingkungan Gidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional instalasi pengendalian pencemaran udara dan penanggung jawab pengendlaian pencemaran udara. Perusahaan penghasil limbah air atau udara yang wajib memperkerjakan tenaga kerja bersertifikat kompetensi BNSP. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan mendapatkan sanksi administratif.   Penanggung jawab pengendalian pencemaran udara adalah personil yang mmeiliki kewenangan dan tanggung jawab internal terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara yang dsebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut, khususnya yang berasal dari emisi udara sumber tidak bergerak, dengan garis besar tugas menilai potensi pencemaran udara dari usaha/kegiatan pemantauan dan operasional alat pengendali pencemaran udara serta mengkoordinasikan kegiatan pemantauan pencemaran udara.

Pelatihan ini ditujukan kepada bagian pelayanan kapal, kepanduan, maupun pemilik kapal agar mengetaui berbagai jenis dan bagian pada kapal serta terminologi dalam dunia perkapalan. Pada Pelatihan ini juga akan dijelaskan bagaimana proses kepemilikan kapal serta peraturan dan regulasi apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses kepemilikan dan penggunaan kapal. Peserta juga diharapkan memiliki analisis yang tinggi tentang parameter kelayakan kapal dan tipe-tipe kerusakan pada kapal. Setelah mampu menganalisis dengan berbagai macam survey yang akan diberikan pada saat pelatihan, peserta akan diberikan cara dalam menyusun list dan biaya perbaikan kapal.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut, 16 Maret 2015, no.UM003/17/14/DJPL-15, tentang PELAKSANAAN TRAINING BAGI FASILITAS PELABUHAN SESUAI STANDAR IMO MODEL COURSE 3.24 DAN 3.25, maka kepada seluruh Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Port Facility Security Officer/PFSO) agar segera melaksanakan training sesuai standard dan atau ketentuan IMO (International Maritime Organization) tersebut. Model pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan bagi personel fasilitas pelabuhan dengan tugas-tugas keamanan yang telah ditetapkan. Terkait dengan Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Port Facility Security Plan/PFSP) untuk melaksanakan tugas tugas mereka menurut persyaratan dalam SOLAS 74 Bab XI-2. Sebagaimana yang telah ditetapkan, ISPS Code, IMDG Code, IMO/ILO Code – Latihan Keamanan di Pelabuhan, dan bimbingan yang terkandung di dalam IMO MSC.1/Circ.1341. 

Logistik memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi di seluruh kawasan ASEAN. Kekurangan profesional logistik yang terampil di kawasan ini, khususnya di negara berkembang, menghambat pengiriman layanan logistik yang efisien. Kurangnya pelatihan dan pendidikan di bidang ini menjadi salah satu penyebab kondisi ini. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, ASEAN dan Jepang telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas profesional logistik melalui inisiatif pengembangan kapasitas. Tahap pertama dari inisiatif ini adalah melalui proyek Pembentukan Core Curriculum Logistik yang berlaku regional dan didukung melalui Dana Integrasi Jepang-ASEAN (JAIF) dengan di support kalangan pelaku industri di Kawasan yaitu AFFA.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk melindungi pekerja dalam mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, hal tersebut termasuk hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, setiap pelaku dalam proses bisnis harus dapat memberikan jaminan K3 dalam pengoperasian setiap peralatan di tempat kerja. Pengoperasian pesawat angkat angkut baik di industri maupun proyek-proyek konstruksi seperti crane, overhead crane, forklift, dan peralatan sejenis lainnya yang dapat menimbulkan kecelakaan karena beban lebih, konstruksi tidak layak pakai dan penyebab lainnya dapat menimbulkan kerugian korban jiwa / tenaga kerja sebagai asset perusahaan atau merugikan orang lain di tempat kerja. Pentingnya ahli K3 yang tersertifikasi di perusahaan dikarenakan berdasarkan hasil penilaiannya dapat melihat kelayakan konstruksi pesawat angkat angkut (crane) dalam sistem operasi pabrik dan proyek. Selain itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan Keselamatan Kerja (K3) yang berlaku, diterangkan bahwa setiap perencanaan, pabrikasi dan pengoperasian pesawat angkat angkut di Indonesia harus melalui proses pemeriksaan dan penilaian teknik terlebih dahulu sebelum dioperasikan oleh tenaga operator dan maintenance yang kompeten serta bersertifikat.