Executive Development Program II Leadership Skill (Empowering & Developing Others)

Kecelakaan akan menyebabkan kerugian dan mengurangi keuntungan perusahaan, tetapi masih banyak yang belum mau melakukan tindakan penanggulangan dengan baik dan serius. Padahal kecelakaan sering terjadi ditempat kerja, bahkan terkadang kecelakaan yang sama terulang kembali untuk yang kesekian kalinya, tanpa ada upaya penanggulangan sedikitpun. Salah satu upaya mengurangi kerugian akibat kecelakaan adalah dengan mengadakan analisa setiap kecelakaan yang terjadi dan melakukan tindakan perbaikan agar kecelakaan serupa tidak akan pernah terjadi kembali. Hasil analisa kecelakaan yang baik dan tepat serta diterapkan upaya tindak pencegahannya akan bisa meningkatkan kesadaran keselamatan bagi semua karyawan dan kerugian akibat kecelakaanpun akan berkurang. Selain itu di era Masyarakat Ekonomi Asean sekarang ini, kompetensi pekerja menjadi hal yang sangat penting. Dengan memiliki sertifikasi kompetensi di bidang K3 maka seseorang akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi yang dikuasainya. Sertifikasi kompetensi keahlian K3 mengacu pada SKKNI K3 Nomor KEP.42/MEN/III/2008 dan SKKNI No. KEP.248/MEN/V/2007.

Kepatuhan lembaga perbankan pada Hukum, Kebijakan dan Tata Cara adalah salah bentuk meminimalkan risiko pada kelembagaan terkait. Dimana risiko adalah potensi-potensi negative yang muncul dan harus di minimalkan/dihilangkan karena akan membawa efek yang luar biasa pada perekonomian sebuah Negara. Untuk itu sebuah lembaga yang mengatur keuangan dari masyarakat luas yaitu perbankan wajib mengetahui Hukum terkait, serta Kebijakkan dan Tata Caranya.

NONE

Salah satu transformasi pada pengelolaan pelabuhan yaitu proses merger yang dilakukan oleh Pelindo I- IV menjadi Pelindo Indonesia. Merger merupakan inisiatif strategis dalam rangka memberikan nilai tambah yang lebih bagi setiap segmen customer di seluruh wilayah customer tersebut berada. Melalui merger, Pelindo akan memiliki kontrol dan kendali strategis yang lebih baik serta perencanaan yang lebih terintegrasi untuk jaringan pelabuhan nasional. Setelah klaster bisnis dan desain organisasi level atas disetujui fase selanjutnya dalam proses merger Pelindo adalah penyelarasan proses bisnis, termasuk di dalamnya integrasi operasi dan komersial. Hal ini dilakukan untuk memastikan operational excellence tetap terjaga selama proses merger berlangsung. Peralihan proses bisnis dari ‘legacy entity’ yang berdasarkan area ke entitas subholding baru berdasarkan layanan memerlukan perencanaan dan perangkat organisasi yang rinci untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan dengan efektif. Dibutuhkan RASCI Matrix secara bertahap mulai pada jabatan BoD–1 struktur organisasi Parents dan Subholding untuk memastikan akuntabilitas jabatan serta keterkaitannya dengan jabatan lain, serta kesesuaian peran jabatan dengan parenting model. Setelah memiliki RASCI Matrix yang ideal, perusahaan dapat Menyusun uraian jabatan yang komprehensif berdasarkan dokumen RASCI, serta mengelola sistem SDM dengan terintegrasi.

Untuk mengukur penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan dalam rangka memenuhi kewajiban perusahaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, perusahaan wajib melaksanakan penilaian (assessment) penerapan GCG yang dilaksanakan secara berkala dua tahunan oleh Assessor Independen. Tujuan assessment adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG yang dikaitkan dengan best practice penerapan GCG serta mengidentifikasi area - area pengurusan Perusahaan yang masih memerlukan upaya perbaikan/penyempurnaan (Area of Improvement).