Ahli K3 PAA (Pesawat Angkat dan Angkut) - Kemenaker

Meskipun kontainerisasi berkembang demikian pesat dalam moda transportasi laut, namun model angkutan konvensional dalam breakbulk cargo atau biasa disebut General Cargo tetap ada dan akan tetap ada, karena faktor-faktor: a. Bentuk, sifat dan karakteristik komoditas tertentu tidak memungkinkan untuk diangkut dengan petikemas (containers) ; b. Tidak semua pelabuhan memiliki fasilitas terminal petikemas dan access road yang memadai. Conventional Terminal merupakan fasilitas penanganan muatan general cargo tersedia di setiap pelabuhan di daerah di seluruh Indonesia, termasuk pelabuhan-pelabuhan besar yang sudah tersedia terminal petikemas. Penanganan muatan general cargo atau breakbulk cargo memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan penanganan muatan petikemas atau muatan curah, karena: a. Muatan campuran (Heterogen Cargo) terdiri dari berbagai jenis komoditas,  bentuk/kemasan, berat serta sifat dan karakteristiknya berbeda-beda  b. Penanganannya harus dilakukan secara individual dan membutuhkan alat bantu bongkar muat yang bermacam-macam sesuai kemasan atau bentuk muatan yang ditangani  ; c. Penataan muatan di kapal (stowed) atau di fasilitas penyimpanan (strorage) harus memperhatikan sifat dan karakteristik muatan. Dengan karakteristik yang sedemikian rupa complicated menyebabkan banyak Operasi terminal konvensional tidak mampu menunjukan kinerja yang seharusnya (possible performance) sebagaimana sumber daya yang tersedia.

Peraturan Menteri Lingkungan Gidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab pengendalian pencemaran air.   Penanggung jawab pengendalian air adalah personil yang memiliki kewenangan dn tanggung jawab internal terhadap pencegahan dan penannggulangan pencemaran air yang disebabka oleh usaha dan/atau kegiatan, dengan garis besar pekerjaan melakukan penilaian potensi pencemaran air dari seluruh kegiatan produksi, menyusun strategi, program dan sasaran dari berbagai kegiatan pengendalian pencemaran air, serta mengkoordinasi dan mengawasi kelangusngan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air.

The International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, 1990 (OPRC) calls for the International Maritime Organization, along with the relevant international and regional Organizations, oil and shipping industries, to develop a comprehensive training programme in the field of oil pollution preparedness and response including the availability of expertise for the development and implementation of training programs, namely OPRC level 1,2, and 3 training.

Kepatuhan lembaga perbankan pada Hukum, Kebijakan dan Tata Cara adalah salah bentuk meminimalkan risiko pada kelembagaan terkait. Dimana risiko adalah potensi-potensi negative yang muncul dan harus di minimalkan/dihilangkan karena akan membawa efek yang luar biasa pada perekonomian sebuah Negara. Untuk itu sebuah lembaga yang mengatur keuangan dari masyarakat luas yaitu perbankan wajib mengetahui Hukum terkait, serta Kebijakkan dan Tata Caranya.

HSSE adalah singkatan dari Health (Kesehatan), Safety (Keamanan) dan Environment (Lingkungan). HSE merupakan sebuah metodologi untuk mempelajari dan menerapkan aspek-aspek praktis dalam melindungi lingkungan dan menjaga kesehatan serta keselamatan di tempat kerja. Secara sederhana, HSE adalah sebuah sistem yang wajib dimiliki oleh semua perusahaan untuk memastikan kegiatan operasional yang mereka lakukan tidak merugikan oleh siapa pun. Umumnya, untuk mengatur masalah keselamatan kerja dan lingkungan, perusahaan memiliki divisi atau tenaga pengawas sendiri yang disebut dengan HSE officer.