Angkutan Multimoda
Description
Layanan Angkutan adalah bisnis yang penting dan vital bagi tuntutan ekonomi dan sosial terutama di era dunia tanpa batas. Logistik yang efisien dan tepat waktu baik untuk bahan baku maupun barang jadi antara penjual dan pelanggan yang terpisah lokasi geografis memicu Angkutan multimoda.
ASEAN single market sebagai tujuan dari ASEAN Economic Community yg telah dimulai sejak 2015, telah menjadikan logistik sebagai salah satu dari 12 prioritas bidang yg diintegrasikan di kawasan ASEAN. Kondisi geografis ASEAN, menyebabkan perlunya kekuatan Angkutan Multimodal sebagai penghubung seluruh negara ASEAN. Oleh karena itu Indonesia telah meratifikasi ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT) dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya PP 8 Tahun 2011 oleh pemerintah, sebagai acuan peraturan bagi stakeholder logistik khususnya Angkutan Multimoda.
Berdasarkan survey dan penelitian di ASEAN pada tahun 2017, Angkutan multimoda yang efektif diyakini secara signifikan mendukung perdagangan dan mengurangi biaya logistik keseluruhan, akan tetapi kemampuan manusia tetap menjadi kunci faktor terhadap pengelolaan Angkutan multimoda.
1. Memahami pentingnya Angkutan Multimoda / Combined Transport.
2. Mampu menganalisa konsep-konsep utama terkait Angkutan multimoda, pemain utama dan unit pemuatan, serta infrastruktur dan peralatan yang diperlukan.
3. Menguasai dokumen Angkutan multimoda yang tersedia.
4. Memahami konvensi utama dan Peraturan nasional, regional dan internasional terkait dengan Angkutan Multimoda.
5. Mengetahui apa peluang dan resiko Angkutan Multimoda.
6. Siap mengikuti Uji kompetensi Angkutan Multimoda standar BNSP (Opsional).
1. Dept Pengembangan Bisnis
2. Dept Logistik
3. Dept Operasi Dept Produksi
4. Dept HRD
5. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak dalam proses manajemen rantai pasok dalam sebuah organisasi/perusahaan
1. Pengantar Angkutan Multimodal / Antarmodal / Gabungan
2. Konsep-konsep utama terkait dengan Angkutan multimoda: gabungan Angkutan jalan-rel, jalan raya, ro-ro, konsolidasi dan transshipment.
3. Rantai dan aktor Angkutan antar moda: pengirim (pengekspor), pengirim barang, agen angkutan, pengangkut dan penerima barang (importir), Operator Angkutan Multimodal (MTO)
4. Unit Angkutan Multimodal: semi-trailer, gerbong intermodal (pocket, kanguru, keranjang)
5. Intermodal Loading Units (ILU): ISO container, swap body, semi-trailer
6. Infrastruktur dan peralatan multimoda: terminal antar moda, platform multimoda, titik temul (HUB), Dry port.
7. Peraturan UNCTAD / ICC untuk Dokumen Angkutan Multimodal
8. Dokumen Angkutan multimoda FIATA
9. Asuransi dan biaya Angkutan Multimoda
10. Konvensi PBB tentang Angkutan Barang Multimoda Internasional (1980)
11. Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Pengangkutan Barang Internasional Secara Keseluruhan atau Sebagian Melalui Laut (Rotterdam Rules)
12. Angkutan Gabungan Jalan-Kereta
13. Dokumen FIATA Angkutan multimoda - Federasi Asosiasi Freight Forwarders Internasional (FIATA):
a. Negotiable Combined Transport Bill of Lading (FIATA FBL)
b. Non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill (FIATA FWB)
c. Electronic FIATA Bill of Lading (eFBL Bill of Lading)
d. Forwarders Certificate of Receipt (FIATA FCR)
e. Forwarders Certificate of Transport (FIATA FCT)
f. Warehouse Receipt (FIATA FWR)
14. Angkutan Multimoda di Indonesia - Studi kasus
Katalog lain nya
-
-
Executive Development Program II Building Business Partnership
Keberadaan sebuah tim adalah untuk mencapai hasil akhir yang hebat dan memuaskan. Setiap anggota tim wajib memfokuskan seluruh waktu, energi, sumber daya, dan etos kerjanya dalam upaya menghasilkan kinerja terbaik. Bekerja secara tim memiliki waktu dan tempat untuk secara bersama-sama mengelola sumber daya dengan efektif serta diperlukan mental positif dan perilaku produktif agar tidak melalaikan tanggung jawab dan memperhatikan pekerjaan dengan sepenuh hati.
-
Training ISO 37001:2016
Penyuapan merupakan fenomena yang luas. Hal ini menimbulkan kepedulian yang serius dalam social, moral, ekonomi, dan politik, mengacaukan tata kelola pemerintah yang baik, mengurangi pengembangan dan mendistori kompetisi. Hal ini akan mengikis keadilan, merusak hak asasi manusia dan menghambat pengentasan kemiskinan. Penyuapan juga meningkatkan biaya melakukan bisnis. ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatan sistem manajemen anti penyuapan. Sistem tersebut dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan keseluruhan sistem manajemen.
-
Diklat Sertifikasi Ahli KepelabuhananKinerja operasi pelabuhan sangat ditentukan oleh perpaduan antara kompetensi dengan performansi Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk menghasilkan performansi yang bagus dengan standar operasional terbaik, maka diperlukan pengembangan kompetensi SDM yang salah satunya melalui pelaksanaan Diklat Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan yang juga menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan ijin Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan dilaksanakan berdasarkan UU 17/2008 dan PP 61/2009 dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepelabuhanan yang kompeten dan professional sebagai syarat dalam melaksanakan operasional pelabuhan sebagaimana tercantum dalam PP 61/2009 Pasal 94 (3g), Pasal 108 (3e) dan Pasal 120 (2e).
-
Pengelolaan Limbah B3Pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa peraturan pengelolaan limbah untuk pelaku industri. Bahan Beracun Berbahaya (B3) atau disebut juga limbah B3 dapat berdampak buruk bagi warga baik dari segi lingkungan ataupun kesehatan tubuh jika tidak ditangani dengan tepat. Pelaku industri diwajibkan memiliki sistem pengelolaan limbah B3 yang dapat memenuhi standar. Disamping itu, dari segi bisnis, pelaku industri dapat meningkatkan kinerja dan profit perusahaan setelah menerapkan pengelolaan limbah B3 karena telah meminimalisasi jumlah limbah yang dihasilkan.