GCG for BOD-3
Description
Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dan terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable. GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Dengan implementasi GCG, maka pengelolaan sumberdaya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholders approach.
1. Meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya GCG;
2. Meningkatkan peran BOD-3 dalam implementasi GCG.
1. Officer
2. Asistant Deputy General Manager
3. Asistant Deputy Vice Presidence
1. Pengantar GCG
2. Pengantar umum mengenai Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Good Corporate Governance
3. Pengantar umum mengenai SK Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian & Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
4. Implementasi GCG di Perusahaan
5. Pendalaman indikator pada SK Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012
6. Prinsip GCG di IPC (TARIFT)
7. Penekanan bahwa GCG bukan sekedar skor tapi GCG harus tercermin dalam perilaku karyawan Perusahaan
Katalog lain nya
-
Online Self Learning - Manajemen Kesehatan, Keselamatan, Keamanan& Lingkungan
Pelatihan ini dilatarbelakangi agar setiap karyawan memiliki pemahaman yang sama perihal Manajemen kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan
-
Sertifikasi QIA Tingkat Dasar
Kelangsungan organisasi di tengah turbulensi bisnis sebagai akibat gejolak global ekonomi sekarang ini, mengakibatkan manajemen harus bekerja ekstra dalam mengelola organisasi. Untuk mengatasi kondisi ini, manajemen dapat memanfaatkan peran audit internal untuk membantu di dalam memberikan solusi atau dengan segera dapat memberikan informasi yang akurat sehingga dapat meraih peluang yang ada. Namun, untuk mendapat auditor yang handal dan berintegritas tidaklah mudah karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang dapat diterima dan diakui secara global dan jelas acuannya.
-
ISPS Code 3.25 Worker in The Port AreaSesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut, 16 Maret 2015, no.UM003/17/14/DJPL-15, tentang PELAKSANAAN TRAINING BAGI FASILITAS PELABUHAN SESUAI STANDAR IMO MODEL COURSE 3.24 DAN 3.25, maka kepada seluruh Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Port Facility Security Officer/PFSO) agar segera melaksanakan training sesuai standard dan atau ketentuan IMO (International Maritime Organization) tersebut. Model pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan bagi personel fasilitas pelabuhan dengan tugas - tugas keamanan yang telah ditetapkan. Terkait dengan Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Port Facility Security Plan/PFSP) untuk melaksanakan tugas tugas mereka menurut persyaratan dalam SOLAS 74 Bab XI-2. Sebagaimana yang telah ditetapkan, ISPS Code, IMDG Code, IMO/ILO Code –Latihan Keamanan di Pelabuhan, dan bimbingan yang terkandung di dalam IMO MSC.1/Circ.1341.
-
Managerial Development Program II Seri Building Business Partnership (Relationship Building)
Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, kemampuan membangun hubungan dengan pelanggan adalah salah satu kunci keberhasilan yang paling penting. Secara internal, kemampuan di dalam menjalin kerjasama yang efektif berdampak pada peningkatan efisiensi, produktifitas dan profitbilitas. Sedangkan secara eksternal, keberhasilan tersebut akan berdampak positif pada stakeholder sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan. Untuk dapat membangun hubungan dengan pelanggan secara efektif dibutuhkan pemahaman mengenai berbagai jenis, harapan, kebutuhan dan peran pelanggan dalam organisasi yang merupakan bahan penyusunan strategi untuk menghadapi pelanggan tersebut.
-
Legal, Risk and Compliance
Kepatuhan lembaga perbankan pada Hukum, Kebijakan dan Tata Cara adalah salah bentuk meminimalkan risiko pada kelembagaan terkait. Dimana risiko adalah potensi-potensi negative yang muncul dan harus di minimalkan/dihilangkan karena akan membawa efek yang luar biasa pada perekonomian sebuah Negara. Untuk itu sebuah lembaga yang mengatur keuangan dari masyarakat luas yaitu perbankan wajib mengetahui Hukum terkait, serta Kebijakkan dan Tata Caranya.