New GLC/HMC/Jib Operator

Fenomena korupsi yang terjadi pada sejumlah BUMN di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai memprihatinkan. Hingga Maret 2019, sedikitnya sudah ada 58 kasus korupsi di BUMN yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun Kementerian maupun KPK sudah melahirkan banyak program pencegahan korupsi (BUMN Bersih, BUMN Berintegritas, Profesional Berintegritas), namun faktanya praktik korupsi di BUMN masih terjadi silih berganti. Salah satu penyebabnya tidak berjalannya sistem pengawasan atau pengendalian internal di BUMN itu sendiri. Padahal keberadaan pengendalian internal ini penting agar pimpinan BUMN tidak membuat kebijakan atau keputusan yang melanggar hukum maupun mengarah pada tindakan korupsi.

Pelatihan ini ditujukan kepada bagian pelayanan kapal, kepanduan, maupun pemilik kapal agar mengetahui berbagai jenis dan bagian pada kapal serta terminologi dalam dunia perkapalan. Pada Pelatihan ini juga akan dijelaskan bagaimana proses kepemilikan kapal serta peraturan dan regulasi apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses kepemilikan dan penggunaan kapal. Peserta juga diharapkan memiliki analisis yang tinggi tentang parameter kelayakan kapal dan tipe-tipe kerusakan pada kapal. Setelah mampu menganalisis dengan berbagai macam survey yang akan diberikan pada saat pelatihan, peserta akan diberikan cara dalam menyusun list dan biaya perbaikan kapal.

Lingkungan organisasi menjadi semakin besar dan kompleks sehingga pendekatan tradisional terhadap manajemen risiko dan audit internal perlu dioptimalkan secara menyeluruh agar tetap efektif. Konsep GRC (Governance-Risk-Compliance) atau Combined Assurance mengharuskan organisasi untuk memiliki pandangan terintegrasi dan menyeluruh terhadap tata kelola, manajemen risiko, pengendalian, kepatuhan, dan kepastian untuk bertahan dan berkembang di dunia modern.  Dengan adanya implementasi GRC yang efektif, organisasi dapat mengurangi biaya, melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik, serta memiliki visibilitas terhadap lingkungan risiko dan pengendalian yang lebih baik. Program ini berfokus pada langkah-langkah untuk mengintegrasikan fungsi GRC untuk mencapai tujuan organisasi dengan tetap mengatasi ketidakpastian dan bertindak secara berintegritas.  

Dalam pelaksanaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dibutuhkan organisasi khusus di dalam struktur organisasi perusahaan yaitu P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, yang disebutkan dalam pasal 9 dan pasal 10, P2K3 berperan dalam proses pembinaan. Dalam P2K3 terdapat seorang Sekretaris P2K3 yang berperan dalam menjalankan program-program pelaksanaan K3, Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta mempersiapkan petugas dan tenaga kerja untuk menanggulangi kebakaran dalam perusahaan. Dasar hukum yang melandasi pentingnya training ini adalah: Undang-Undang No.01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Permenaker No.4 Tahun 1980 tentang Alat Pemadam Api Ringan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-186/MEN/1999   tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja Karena alasan di atas maka, diperlukan pelatihan / Pembinaan Petugas Peran Pemadam Kebakaran Kelas D yang bersertifikasi Kemnaker RI.    

Menyikapi persaingan pasar global Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diperlukan penyiapan tenaga kerja unggul yang kompeten di fungsi Hubungan Industrial. SDM unggul tersebut juga diperlukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Human Capital melalui peningkatan kesiapan skill & knowledge tenaga kerja menuju Globalisasi dan Standarisasi kompetensi di lingkungan BUMN. Untuk menjamin kompetensi yang dimiliki tersebut sesuai dengan kebutuhan pada bidang tugasnya, maka dilakukan asesmen kompetensi terhadap tenaga pelaksana tersebut berdasarkan standar kompetensi yang dipersyaratkan