Pelatihan dan Sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)
Description
Peraturan Menteri Lingkungan Gidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional instalasi pengendalian pencemaran udara dan penanggung jawab pengendlaian pencemaran udara. Perusahaan penghasil limbah air atau udara yang wajib memperkerjakan tenaga kerja bersertifikat kompetensi BNSP. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan mendapatkan sanksi administratif.
Penanggung jawab pengendalian pencemaran udara adalah personil yang mmeiliki kewenangan dan tanggung jawab internal terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara yang dsebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut, khususnya yang berasal dari emisi udara sumber tidak bergerak, dengan garis besar tugas menilai potensi pencemaran udara dari usaha/kegiatan pemantauan dan operasional alat pengendali pencemaran udara serta mengkoordinasikan kegiatan pemantauan pencemaran udara.
•Mengetahui potensi pencemaran udara dari kegiatan industri
•Mengetahui karakteristik dari potensi pencemaran udara hasil kegiatan industri
•Mengetahui dan memahami peraturan UU No.32 tahun 2009
•Melakukan perencanaan kegiatan pemantauan emisi udara
•Melakukan pengendalian pencemaran udara
1. Mengidentifikasi sumber pencemaran udara dari emisi
2. Menentukan karakteristik sumber pencemaran udara dari emisi
3. Menilai tingkat pencemaran udara dari emisi
4. Melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari emisi
5. Menentukan peralatan pengedalian pencemaran udara dari emisi
6. Mengoperasikan alat pengendali pencemaran udara dari emisi
7. Menyusun rencana pemantauan penceamran udara dari emisi
8. Melaksanakna pemantauan pencemaran udara dari emisi
9.Mengidenifikasi bahaya dalam pengendalian pencemaran udara
10.Melakukan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap bahaya dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi
Katalog lain nya
-
Complaint Handling & ManagementKesadaran tentang peningkatan kualitas pelayanan terhadap Pelanggan, masih perlu ditingkatkan, mengingat Paradigma Melayani belum benar-benar memperbaiki sikap dan kenyamanan yang dilayani dari Front-liners sebagai ujung tombak yang berhubungan langsung dengan Pelanggan. Di samping sikap dari aspek Manusia, juga masih ada kita temui Sistem Pelayanan yang dirancang tidak berorientasi untuk Pelayanan Pelanggan (Pelanggan Didorong), tetapi berorientasi pada Sistem Kontrol Perusahaan (Perusahaan Didorong), sehingga tidak memberikan akses ke Pelanggan, tetapi malah memberikan pelayanan kepada Pelanggan.
-
Workshop QC Operator TrainerKegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan Refreshment kembali pada Operator Trainer yang mana akan menjadi trainer kegiatan New Operator QCC
-
ISPS Code 3.24 Security Awareness
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut, 16 Maret 2015, no.UM003/17/14/DJPL-15, tentang PELAKSANAAN TRAINING BAGI FASILITAS PELABUHAN SESUAI STANDAR IMO MODEL COURSE 3.24 DAN 3.25, maka kepada seluruh Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Port Facility Security Officer/PFSO) agar segera melaksanakan training sesuai standard dan atau ketentuan IMO (International Maritime Organization) tersebut. Model pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan bagi personel fasilitas pelabuhan dengan tugas-tugas keamanan yang telah ditetapkan. Terkait dengan Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Port Facility Security Plan/PFSP) untuk melaksanakan tugas tugas mereka menurut persyaratan dalam SOLAS 74 Bab XI-2. Sebagaimana yang telah ditetapkan, ISPS Code, IMDG Code, IMO/ILO Code – Latihan Keamanan di Pelabuhan, dan bimbingan yang terkandung di dalam IMO MSC.1/Circ.1341.
-
How to Establish & Manage an Effective IR Department
Investor Relations adalah penyebaran informasi yang memengaruhi pengertian pemegang saham dan investor secara umum mengenai posisi keuangan dan prospek, Dalam melaksanakan kegiatannya, investor relations perlu membangun hubungan baik dengan beberapa pihak diantaranya Regulator sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari dengan tujuan mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan investor dan masyarakat.
-