Virtual Selling For B2B

Investor Relations adalah penyebaran informasi yang memengaruhi pengertian pemegang saham dan investor secara umum mengenai posisi keuangan dan prospek,  Dalam melaksanakan kegiatannya, investor relations perlu membangun hubungan baik dengan beberapa pihak diantaranya Regulator sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari dengan tujuan mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan investor dan masyarakat.

Pada dasarnya setiap orang memerlukan komunikasi, apapun profesi dan latar belakangnya, komunikasi menjadi penting. Menurut penelitian berdasarkan NACA 2002 komunikasi menjadi softskill peringkat 1 dalam menentukan sukses atau tidaknya seseorang di dunia kerja.  Metode CCP adalah salah satu pendekatan praktis public speaking yang dapat digunakan dalam berbagai aspek komunikasi, terutama dalam kemampuan presentasi. Metode CCP yang dikembangkan oleh pakar komunikasi di Talkactive.id merupakan perpaduan antara kemampuan Verbal dan juga Non Verbal dalam komunikasi. CCP merupakan singkatan dari Confident, Content, dan Performance. Metode CCP memberikan solusi bagaimana Anda dapat berbicara di depan umum dengan gaya Anda sendiri.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah menjadi topik penting yang sangat diperhatikan baik dalam skala nasional maupun internasional. K3 tidak hanya diterapkan oleh perusahaan di bidang minyak dan gas, pertambangan, proyek konstruksi serta manufaktur, tetapi semua perusahaan wajib untuk menerapkan persyaratan K3. Pemerintah membuat program untuk megurangi kecelakaan dan penyakit di dunia kerja melalui sertifikasi serta penunjukan ahli K3 umum, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keamanan bekerja, juga menjaga agar profit dan image perusahaan tetap baik. Peraturan mengenai penunjukan ahli K3 umum telah tersedia dalam Permenaker No. 2 Tahun 1992, “Setiap perusahaan yang memiliki karyawan 100 orang atau lebih, atau memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, wajib memiliki P2K3 dan juga minimal seorang Ahli K3 Umum.’’

Semua perusahaan menginginkan efisiensi dalam proses bisnis, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sering terjadi bahwa, efisiensi belum tentu menjadi efektif, hal ini muncul pada saat penerapan berbagai strategi yang telah dirancang sebelumnya. Keberhasilan dalam menerapkan efektif dan efisiensi harus dimulai dengan menganalisa seluruh proses bisnis yang sedang dijalankan, apakah satu sama lain sudah saling terintegrasi atau masih dengan pola lama yang hanya dapat diakses oleh bagian tertentu saja. Hasil analisa proses bisnis sangat menentukan langkah selanjutnya dalam pembuatan strategi, dimana sebaiknya haruslah yang sederhana, mudah dipahami dan diterapkan sebagai alat mencapai tujuan. Titik kritis dalam menganalisa, ada pada tahap pemetaan proses bisnis yang sedang berlangsung, karena harus mengambil sudut pandang yang sama dalam menilai keberhasilan perusahaan. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan, mulai dari yang sederhana hingga kompleks, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dari hasil pemetaan tersebut, maka akan dapat terlihat berbagai peluang baru ataupun nilai tambah dalam menentukan strategi selanjutnya. Langkah – langkah pada pemetaan harus dilakukan dengan tepat, agar prinsip efektif dan efisien dalam bisnis seiring dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis

Tanah meurpakan modal dasar pembangunan, hampir tidak ada pembangunan yang tidak memerlukan tanah, oleh karena itu tanah memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan , baik sektor industri, investasi maupun infrastruktur yang terus meningkat jelas menuntut tersedianya tanah sebagai sarananya. Disatu pihak luas tanah yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu apabila terdapat keperluan tanah bagi perusahaan terutama perusahaan yang menunjang perekonomian negara tidak diatur maka pada akhirnya tanah dapat menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan itu sendiri, atas dasar pertimbangan tersebut Pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan dalam mempermudah kegiatan investasi paska UU Cipta Kerja melalui Permen ATR / BPN RI No. 21 Tahun 2020 dan PP No 5 Tahun 2021