Workshop Nasional Keuangan Dua Hari
Description
Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Bagian Keuangan berdasarkan Pasal 3
Ayat 1 UU No.17 Tahun 2003 Ditegaskan bahwa Pengelola Keuangan secara Tertib Taat pada Peraturan,
Perundang-undangan, Efisiensi, Efektif, Transparan dan Bertanggung Jawab serta Memperhatikan Rasa
Keadilan dan Kepatuhan berdasarkan Badan Pemeriksaan Keuangan. Untuk Memperoleh Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), Unqualified (Opinion) dengan Menghindari 3 Opini lainya
- Mengetahui aspek legal dan kepatuhan pencucian uang dan antisipasi pemeriksaan oleh BPK
- Mengetahui macam-macam Jenis Pemeriksaan dan Temuan Kerugian yang Mengandung Unsur- Unsur Tindak Pidana Korupsi
- Mengetahui Aspek Hukum Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN/BUMD dan Perbankan
-Aspek Legal dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang TA 2021
-Antisipasi Pemeriksaan oleh BPK atas Pengelolaan Keuangan Menuju Opini WTP oleh BPK
-Audit BPK atas Pengelolaan Penanggung Jawab Keuangan BUMN, BUMD, PMA, Perbankan sesuai pasal 23 E dan G UUD 1945 Memperbaiki Pengelolaan Keuangan Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau (WTP)
-Jenis Pemeriksaan dan Temuan Kerugian yang Mengandung Unsur- Unsur Tindak Pidana Korupsi
-Aspek Hukum Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN/BUMD dan Perbankan
-Upaya menemukan Benang Merah Business Judgement Rule dan Tipikor dalam Pengelolaan BUMN/BUMD dan Perbankan sebagai Subyek Hukum Pidana
-
Katalog lain nya
-
Pengadaan Barang dan Jasa
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 74 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa semua Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa harus memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kompetensi tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sebagaimana terdapat dalam Pasal 88 poin ‘c’ dan ‘d’ menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
-
Audit ERM (Risk Based Intenal Audit)
Through lectures, case studies, group discussions, practical exercises, self-assessments, and feedback from the facilitator, participants will improve their understanding of ERM and the COSO ERM Framework, while coming up to speed with current issues, challenges, and emerging practices regarding risk management, control, and governance processes. This dynamic workshop is ideal for auditors beginning the enterprise risk management process, as well as ERM implementation team leaders and members, and auditors at all levels who are interested in or contemplating implementation of ERM
-
Executive Development Program II Managing The Business (Problem Solving & Decision Making)
Dalam penataan korporasi sekarang ini, para pimpinan (group leader, supervisor, manager) dinamika problem solving & decision making menjadi bagian dari tugas mereka. Pimpinan yang berhasil harus dapat menyelesaikan pelbagai masalah dan membuat solusi penyelesaiannya, selaras dengan tantangan yang dihadapi perusahaan baik saat ini maupun di masa depan. Oleh Karena itu kemampuan analisa masalah menjadi salah satu persyaratan wajib yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin juga perlu memahami teknik pengambilan keputusan yang didasari oleh data dan fakta, sehingga keputusan yang diambil bisa lebih akurat dan tepat sasaran.
-
Oracle Human Resource Management
Oracle Human Resource Management adalah solusi berbasis cloud yang mendukung fungsi SDM suatu organisasi. Fitur utama meliputi SDM, penggajian, SDM layanan mandiri, manajemen kinerja, i-Recruitment, waktu dan tenaga kerja, manajemen pembelajaran, manajemen tunjangan dan intelejensi SDM.
-
Ahli K3 Listrik (Kemenaker)Setiap perusahaan memiliki risiko terjadinya kecelakaan kerja yang berkaitan dengan kelistrikan. Oleh karena itu, dengan adanya ahli K3 listrik di perusahaan diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap pelakasanaan perundangan K3 serta mampu memberikan peran yang optimal dalam mengendalikan risiko kecelakaan kerja. Sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan diterapkannya Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja dan Permenaker No. 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker No.12 Tahun 2015.