Asessmen GCG

This courses adopts a practical and hands on approach, covering the fundamental principles that every system and software testers should know to be professional software testers. This Course is based on the international standard syllabus inline with the ISTQB requirements.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk melindungi pekerja dalam mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, hal tersebut termasuk hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, setiap pelaku dalam proses bisnis harus dapat memberikan jaminan K3 dalam pengoperasian setiap peralatan di tempat kerja. Pengoperasian pesawat angkat angkut baik di industri maupun proyek-proyek konstruksi seperti crane, overhead crane, forklift, dan peralatan sejenis lainnya yang dapat menimbulkan kecelakaan karena beban lebih, konstruksi tidak layak pakai dan penyebab lainnya dapat menimbulkan kerugian korban jiwa / tenaga kerja sebagai asset perusahaan atau merugikan orang lain di tempat kerja. Pentingnya ahli K3 yang tersertifikasi di perusahaan dikarenakan berdasarkan hasil penilaiannya dapat melihat kelayakan konstruksi pesawat angkat angkut (crane) dalam sistem operasi pabrik dan proyek. Selain itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan Keselamatan Kerja (K3) yang berlaku, diterangkan bahwa setiap perencanaan, pabrikasi dan pengoperasian pesawat angkat angkut di Indonesia harus melalui proses pemeriksaan dan penilaian teknik terlebih dahulu sebelum dioperasikan oleh tenaga operator dan maintenance yang kompeten serta bersertifikat.

Mengapa di era globalisasi ini kita harus menyadari pentingnya sertifikasi kompetensi? Karena sertifikasi kompetensi merupakan sebuah pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan kemampuan yang mumpuni sesuai dengan standar kerja yang sudah ditetapkan. Di era digital ini, sertifikasi sepertinya akan menjadi salah satu hal yang menunjang untuk tetap bertahan dalam pekerjaan. Namun yang sangat disayangkan, kesadaran executive perusahaan mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi masih sangat kurang. Padahal, kesadaran itu yang harus kita bangun dari awal. Kompetensi adalah persyaratan standar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan sesuai profesi. Lebih jauh tentang kompetensi adalah pengakuan atas kualitas pekerjaaan yang dilakukan oleh sesorang yang kompeten. Sehingga untuk setiap pekerjaan harus dilakukan oleh tenaga kerja yang kompeten, karena kompeten maka seseorang diberi kewenangan. Tenaga kerja yang kompeten pasti dapat bekerja secara produktif. Produktivitas inilah yang akan menjadi pertumbuhan, peningkatan daya saing dan kesejahteraan. Sertifikasi sebaiknya menjadi hal yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja. Ini berlaku tidak hanya untuk para pekerja formal saja, namun pekerja informal pun rasanya wajib memiliki sertifikasi kompetensi ini. Melalui sertifikasi kompetensi, para tenaga kerja akan lebih fokus dalam bekerja dan juga diakui oleh negara atas keahlian yang dimiliki.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 74 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa semua Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa harus memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kompetensi tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sebagaimana terdapat dalam Pasal 88 poin ‘c’ dan ‘d’ menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

Ekosistem GRC (Governance, Risk Management, and Compliance) menjadi perhatian penting saat ini, terutama dalam menciptakan pengendalian internal yang baik. Menciptakan pengendalian internal yang baik dan efektif perlu dilaksanakan dengan menerapkan kerangka GRC secara terintegrasi, yang selaras dengan proses bisnis dan sasaran strategis perusahaan. GRC yang terintegrasi menuntut beberapa peran termasuk audit, manajemen risiko, dan kepatuhan bekerja bersama untuk berbagi informasi, data, kajian, metrik, risiko, dan kerugian. Oleh sebab itu, policies (atau kebijakan) sangatlah critical terhadap keseluruhan ekosistem GRC. Dalam hal ini, Policy memiliki peran yang critical dalam GRC sebagai governance document, risk document, dan compliance document sekaligus. Maka, perlu pemahaman yang komprehensif dalam hal pengelolaan kebijakan dalam internal organisasi, dimulai dari bagaimana melakukan perencanaan dan pemetaan kebijakan yang baik, tata cara komunikasi, sampai pada implementasi dan penerapan kebijakan itu sendiri.