Percepatan dan Perkembangan Bisnis Terminal khususnya Container Terminal, saat ini sedang meningkat di Indonesia. Oleh karena itu kebutuhan akan jumlah operator QCC di wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sangat meningkat.
Pemanfaatan Benefit Realization Management (BRM) telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam skenario ini, proyek, program, dan manajemen portofolio kegiatan kantor (PMO) diakui memiliki potensi untuk mengambil tugas tambahan yang akan sangat meningkatkan kontribusi mereka terhadap keberhasilan proses BRM. Ini program memandu praktisi PMO melalui proses tiga langkah yang mudah diikuti yang mengelompokkan praktik BRM ke dalam lima belas bidang aktivitas, yang memungkinkan mereka
Seorang yang bertugas di Planning and Control harus mampu mengoperasikan Terminal Operating System. Sistem tersebut merupakan sistem yang berguna sebagai perencanaan penataan barang baik di kapal maupun di lapangan. Selain itu juga dapat mengendalikan seluruh proses layanan di terminal supaya lebih cepat, tepat, dan sistematis. Untuk itu seseorang yang berada di Planning and Control harus mampu menganilisis dan mengkontrol seluruh jalannya aktivitas di terminal. Untuk itu pekerja harus mampu berkordinasi dengan baik dengan bagian Gate Operation, Ship Operation, Yard Operation, dan Billing
Perpajakan merupakan bagian terpenting bagi para wajib pajak (WP), dimana WP harus memenuhi kewajiban perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu asas self assesment system. Dalam asas ini, WP diwajibkan untuk menghitung, membayar/menyetor, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang menurut WP sesuai dengan peraturan perpajakan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
Pelatihan Brevet A dan B Terpadu didesain untuk bisa memberikan pengetahuan dan kemampuan yang komprehensif dalam bidang perpajakan sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar
Sebagai bentuk pelakanaan penugasan keputusan menko perekonomian No. 117 Tahun 2016 Mngenai Sertifikasi Pelaksana Tata Kelola dan juga sebagai upaya mengakselerasi penerapan Good Governance Melalui agen pengubah (Agent Of Change) di sektor publik dan korporasi. Komite Nasional kebijakan Governance (KNKG) Mengembangkan Sertifikat kompetensi pelaksana Tata Kelola (Governance)
Dalam pelaksanaan penyelenggara sertifikasi, KNKG bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) yang saat ini telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP). Dan peranan PPA&K Malang disini adlaah sebagai tempat pelatihan tersebut.
Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindngan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan persetujuan teknis (pertek) dan dilengkapi dengan Surat Layak Operasional (SLO) dan pengelolaan limbah non B3 persyaratan dan standar pengelolaannya tercantum dalam persetujuan dokumen lingkungan.