Dalam BUMN, masih sering terjadi penyimpangan antara business judgement rule dengan tindak pidana korupsi berkaitan dengan keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi BUMN. Akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat pada pengembangan bisnis BUMN yang terhambat karena direksi ragu untuk mengambil suatu keputusan bisnis karena ancaman tindak pidana korupsi, apabila keputusan bisnis yang diambilnya menyebabkan kerugian bagi BUMN, dimana sudah semestinya dipahami bahwa dalam dunia usaha, terdapat kemungkinan untuk merugi akibat dari keputusan bisnis yang diambil, selama keputusan tersebut telah didasari dengan itikad baik, kehati-hatian dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan.
- Memahami Penerapan Business Judgment Rule Bagi BUMN dan Anak Perusahaan
- Mengetahui Business Judgment Rule Dalam Perspektif Hukum
- Menerapkan Business Judgment Rule dalam Pengelolaan Korporasi BUMN
- Mengetahui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi
- Memahami Kerugian Negara Dari Perspektif Penyidik
- Mengetahui Resiko Hukum Keputusan Direksi BUMN
- Pencegahan korupsi melalui Business Judgment Rule
- Prinsip - prinsip penting sebelum menerapkan business judgment rule (Kecermatan, kehati-hatian, itikad baik dan prinsip-prinsip GCG)
- Business Judgment Rule in Practices
- Pertanggungjawaban Pidana oleh Pengurus Korporasi (BOC & BOD)
- Business Judgment Rule Legal VS Tindak Pidana Korupsi