Improving Port Performance III

Dalam pelaksanaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dibutuhkan organisasi khusus didalam struktur organisasi perusahaan yaitu P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja).   Sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, yang disebutkan dalam pasal 9 dan pasal 10, P2K3 berperan dalam proses pembinaan. Dalam P2K3 terdapat seorang Sekretaris P2K3 yang berperan dalam menjalankan program-program pelaksanaan K3,   Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta mempersiapkan petugas dan tenaga kerja untuk menanggulangi kebakaran dalam perusahaan. Dasar hukum yang melandasi pentingnya training ini adalah: - Undang-Undang No.01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. - Permenaker No.4 Tahun 1980 tentang Alat Pemadam Api Ringan. - Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-186/MEN/1999   tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja   Karena alasan diatas maka, diperlukan pelatihan / Pembinaan Petugas Peran Pemadam Kebakaran Kelas D yang tersertifikasi Kemnaker RI.

Go public merupakan tantangan utama bagi setiap perusahaan. Perusahaan publik perlu memenuhi tambahan persyaratan dan kewajiban berkelanjutan, salah satunya terkait dengan pelaporan keuangannya. Bergabung pelatihan ini untuk memahami persyaratan pelaporan keuangan untuk go public, bagaimana memenuhinya, dan apa lagi yang perlu Anda pertimbangkan. Selain itu, Anda juga akan belajar tentang kewajiban pelaporan pasca IPO dan mengetahui pertanyaan umum yang diajukan oleh regulator.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah menjadi topik penting yang sangat diperhatikan baik dalam skala nasional maupun internasional. K3 tidak hanya diterapkan oleh perusahaan di bidang minyak dan gas, pertambangan, proyek konstruksi serta manufaktur, tetapi semua perusahaan wajib untuk menerapkan persyaratan K3. Pemerintah membuat program untuk megurangi kecelakaan dan penyakit di dunia kerja melalui sertifikasi serta penunjukan ahli K3 umum, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keamanan bekerja, juga menjaga agar profit dan image perusahaan tetap baik. Peraturan mengenai penunjukan ahli K3 umum telah tersedia dalam Permenaker No. 2 Tahun 1992, “Setiap perusahaan yang memiliki karyawan 100 orang atau lebih, atau memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, wajib memiliki P2K3 dan juga minimal seorang Ahli K3 Umum.’’ Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah menjadi topik penting yang sangat diperhatikan baik dalam skala nasional maupun internasional. K3 tidak hanya diterapkan oleh perusahaan di bidang minyak dan gas, pertambangan, proyek konstruksi serta manufaktur, tetapi semua perusahaan wajib untuk menerapkan persyaratan K3. Pemerintah membuat program untuk megurangi kecelakaan dan penyakit di dunia kerja melalui sertifikasi serta penunjukan ahli K3 umum, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keamanan bekerja, juga menjaga agar profit dan image perusahaan tetap baik. Peraturan mengenai penunjukan ahli K3 umum telah tersedia dalam Permenaker No. 2 Tahun 1992, “Setiap perusahaan yang memiliki karyawan 100 orang atau lebih, atau memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, wajib memiliki P2K3 dan juga minimal seorang Ahli K3 Umum.’’ Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah menjadi topik penting yang sangat diperhatikan baik dalam skala nasional maupun internasional. K3 tidak hanya diterapkan oleh perusahaan di bidang minyak dan gas, pertambangan, proyek konstruksi serta manufaktur, tetapi semua perusahaan wajib untuk menerapkan persyaratan K3. Pemerintah membuat program untuk megurangi kecelakaan dan penyakit di dunia kerja melalui sertifikasi serta penunjukan ahli K3 umum, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keamanan bekerja, juga menjaga agar profit dan image perusahaan tetap baik. Peraturan mengenai penunjukan ahli K3 umum telah tersedia dalam Permenaker No. 2 Tahun 1992, “Setiap perusahaan yang memiliki karyawan 100 orang atau lebih, atau memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, wajib memiliki P2K3 dan juga minimal seorang Ahli K3 Umum.’’

Untuk mengukur penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan dalam rangka memenuhi kewajiban perusahaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, perusahaan wajib melaksanakan penilaian (assessment) penerapan GCG yang dilaksanakan secara berkala dua tahunan oleh Assessor Independen. Tujuan assessment adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG yang dikaitkan dengan best practice penerapan GCG serta mengidentifikasi area - area pengurusan Perusahaan yang masih memerlukan upaya perbaikan/penyempurnaan (Area of Improvement).

Generasi millenial saat ini memasuki masa produktif, dimana mereka yang lahir antara tahun 1982 hingga 1992 tengah menghadapi tantangan dunia kerja yang pesat, ditambah era milenial sangat identik dengan teknologi, disrupsi teknologi dan perkembangan dunia yang pesat memiliki tantangan yang kompleks. Sikap Optimisme perlu dimiliki oleh setiap milenial, dimana mereka tumbuh bersama dengan perubahan tersebut, berbagai inovasi akan lahir melalui peluang-peluang besar yang mereka dapatkan, kecenderungan milenial khususnya dalam dunia kerja lebih menyukai hal-hal yang bersifat fleksibel, kreatif, menantang, dan lebih menyukai penghargaan potensi yang mereka miliki. Motivasi kerja juga diperlukan oleh millenial agar target / tujuan mereka tetap terarah dan semakin memacu untuk terus berinovasi.