Introduction of Logistic & Supply Chain Management

Pelatihan Bersertifikasi Ahli Manajemen Proyek (Qualified Project Practitioner) ini ditujukan bagi para Project Manager dengan pengalaman kerja minimum 3 tahun (S1) atau 6 tahun (D3), yang saat ini sedang menangani proyek dengan resiko menengah hingga tinggi. Kompetensi Ahli Manajemen Proyek berdasarkan PMBOK (Project Body of Knowledge) yang dikeluarkan oleh Project Management Institute (PMI).

Muatan kapal laut breakbulk cargo atau containerize cargo terdiri dari berbagai macam komoditas, termasuk diantaranya berupa bahan/ barang yang menurut sifat kimiawi atau alaminya yang apabila ada pengaruh perubahan suhu (temperature), tekanan (pressure) atau kontaminasi dengan bahan/barang lain yang berlawanan sifatnya mengandung potensi bereaksi dengan risiko bahaya berupa ledakan (explosive), kebakaran (fire), meracuni (poison), kerusakan lingkungan (environment), atau kombinasi diantara bahaya-bahaya tersebut. Bahan/barang dengan sifat dan karakteristik demikian oleh IMO dikatagorikan sebagai bahan/ barang berbahaya (Dangerous Goods). Bahan/ Barang Berbahaya (Dangerous Goods), adalah setiap larutan, zat kimia, campuran atau barang-barang dagangan yang dapat menyebabkan cedera/ kerusakan pada PEAR (People, Environment, Assets and Reputation). Penanganan barang/ bahan berbahaya di kapal, di pelabuhan bahkan di industri: 1. Harus dilakukan dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku, menggunakan sarana yang paling aman dan dengan kewaspadaan yang tinggi ; 2. Harus diberikan informasi karakteristik dan sifat bahayanya, kewaspadaan dan peraturan keselamatan, prosedur darurat (emergency schedule) yang harus diikuti, tindakan yang harus dilakukan bila terjadi kecelakaan guna mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap PEAR, dan pertolongan pertama pada kecelakaan (Medical First Aid Guide) terkait bahan/barang berbahaya. Petunjuk penanganan, peraturan dan informasi sebagaimana dimaksud termuat dalam: 1. Rekomendasi dari International Maritime Organization (IMO) dikenal dengan nama The International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-CODE) yang diamandemen setiap dua tahun ; dan 2. Surat Keputusan Dirjenla No. Um.48/4/2-01 Tgl. 27 Februari 2001, tentang “Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bahan/ Barang Berbahaya di Pelabuhan di Seluruh Indonesia”

Setiap langkah keputusan pengembangan bisnis, terutama yang melibatkan dana investasi yang cukup besar, membutuhkan analisis dan prediksi yang sangat komprehensif, yang selanjutnya akan dituangkan dalam strategi dan action di setiap aspek fungsional seperti pemasaran, operasi, SDM dan keuangan. Strategi bisnis harus mampu mengakomodir setiap ide, prediksi, rencana, strategi implementasi bisnis secara terstrukrur dan menuangkannya dalam bentuk rencana terpadu sehingga mudah difahami oleh setiap orang yang terlibat.

Fenomena korupsi yang terjadi pada sejumlah BUMN di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai memprihatinkan. Hingga Maret 2019, sedikitnya sudah ada 58 kasus korupsi di BUMN yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun Kementerian maupun KPK sudah melahirkan banyak program pencegahan korupsi (BUMN Bersih, BUMN Berintegritas, Profesional Berintegritas), namun faktanya praktik korupsi di BUMN masih terjadi silih berganti. Salah satu penyebabnya tidak berjalannya sistem pengawasan atau pengendalian internal di BUMN itu sendiri. Padahal keberadaan pengendalian internal ini penting agar pimpinan BUMN tidak membuat kebijakan atau keputusan yang melanggar hukum maupun mengarah pada tindakan korupsi.

Seiring dengan upaya adaptasi dengan perubahan yang  begitu dinamis, organisasi dituntut untuk mampu melakukan pengembangan usaha yang mampu mendorong organisasi tumbuh berkelanjutan. Diperlukan studi  kelayakan yang dapat meningkatkan keyakinan organisasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini untuk membantu  organisasi mengelola risiko di masa depan dalam setiap keputusan bisnis organisasi.