Pandu Tingkat II

Program dan materi yang disampaikan pada pelatihan ini adalah kontrak konstruksi dengan standar FIDIC sebagai referensi internasional untuk aturan main dalam kegiatan pembangunan yan akan dibahas secara komprehensif baik secara teori maupun praktik dengan pemaparan secara dua arah yang mampu dimengerti oleh peserta, sehingga kombinasi ini diharapkan mampu memberikan tidak saja pengetahuan, namun juga keterampilan bagi peserta.

Keselamatan pengangkutan sangat tergantung dari kelaikan pengepakannya serta ketepatan pengidentifikasian terhadap jenis muatan berbahaya tersebut. Menurut IMO, barang berbahaya adalah  unsur-unsur zat bahan dan atau barang berbahaya yang sangat peka terhadap suhu udara, tekanan dan getaran serta dapat mengganggu terhadap kesehatan manusia maupun binatang, dapat mengganggu serta membahayakan kesehatan penerbangan serta dapat merusakkan peralatan pengangkutan (kapal, pesawat terbang, dan lain-lain). Indonesia memiliki peraturan mengenai pengangkutan barang berbahaya melalui laut yang diatur dalam peraturan nasional dan internasional.

Proses yang terjadi di Pelayanan Kapal memiliki alur data yang harus sesuai dengan masing-masing aktivitas. Ruang lingkup yang mencakup berbagai macam peran dan fungsi pada  pelayanan kapal, perlu ditaati agar dapat menjaga hubungan baik dengan beberapa stakeholders. Menjaga pelayanan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menghindari keterlambatan layanan menjadi fokus dalam pelayanan tersebut. Tanggung jawab kepada perusahaan tentunya tidak bisa dikesampingkan. Proses pada pelayanan kapal haruslah memilih resources yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Ini dibutuhkan agar proses tersebut dapat efektif dan efisien. Beberapa risiko yang terjadi di lapangan kerap membuat pelayanan menjadi tersendat, bahkan membahayakan bagi pegawai dan kapal. Untuk itu, selain kerjasama yang baik perlu diperhatikan antisipasi - antisipasi yang dapat dipersiapkan.

SMK3 ialah bagian dari sistem manajemen perusahaan untuk mengendalikan segala risiko yang mungkin terjadi di tempat kerja. Secara berkala penerapan SMK3 ditinjau efektifitasnya melalui audit internal. Berdasarkan hasil audit SMK3 tersebut akan diperolah gambaran yang lengkap dan jelas terkait status mutu pelaksanaan SMK3 yang dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan selanjutnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012, tercantum bahwa setiap pemberi kerja wajib melaksanakan SMK3, terutama perusahaan yang memiliki minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan memiliki potensi kecelakaan yang tinggi akibat karakteristik proses kerja.

Muatan kapal laut breakbulk cargo atau containerize cargo terdiri dari berbagai macam komoditas, termasuk diantaranya berupa bahan/ barang yang menurut sifat kimiawi atau alaminya yang apabila ada pengaruh perubahan suhu (temperature), tekanan (pressure) atau kontaminasi dengan bahan/barang lain yang berlawanan sifatnya mengandung potensi bereaksi dengan risiko bahaya berupa ledakan (explosive), kebakaran (fire), meracuni (poison), kerusakan lingkungan (environment), atau kombinasi diantara bahaya-bahaya tersebut. Bahan/barang dengan sifat dan karakteristik demikian oleh IMO dikatagorikan sebagai bahan/ barang berbahaya (Dangerous Goods). Bahan/ Barang Berbahaya (Dangerous Goods), adalah setiap larutan, zat kimia, campuran atau barang-barang dagangan yang dapat menyebabkan cedera/ kerusakan pada PEAR (People, Environment, Assets and Reputation). Penanganan barang/ bahan berbahaya di kapal, di pelabuhan bahkan di industri: 1. Harus dilakukan dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku, menggunakan sarana yang paling aman dan dengan kewaspadaan yang tinggi ; 2. Harus diberikan informasi karakteristik dan sifat bahayanya, kewaspadaan dan peraturan keselamatan, prosedur darurat (emergency schedule) yang harus diikuti, tindakan yang harus dilakukan bila terjadi kecelakaan guna mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap PEAR, dan pertolongan pertama pada kecelakaan (Medical First Aid Guide) terkait bahan/barang berbahaya. Petunjuk penanganan, peraturan dan informasi sebagaimana dimaksud termuat dalam: 1. Rekomendasi dari International Maritime Organization (IMO) dikenal dengan nama The International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-CODE) yang diamandemen setiap dua tahun ; dan 2. Surat Keputusan Dirjenla No. Um.48/4/2-01 Tgl. 27 Februari 2001, tentang “Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bahan/ Barang Berbahaya di Pelabuhan di Seluruh Indonesia”