Training SAP Modul Shared Service Pelindo

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk melindungi pekerja dalam mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, hal tersebut termasuk hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, setiap pelaku dalam proses bisnis harus dapat memberikan jaminan K3 dalam pengoperasian setiap peralatan di tempat kerja. Pengoperasian pesawat angkat angkut baik di industri maupun proyek-proyek konstruksi seperti crane, overhead crane, forklift, dan peralatan sejenis lainnya yang dapat menimbulkan kecelakaan karena beban lebih, konstruksi tidak layak pakai dan penyebab lainnya dapat menimbulkan kerugian korban jiwa / tenaga kerja sebagai asset perusahaan atau merugikan orang lain di tempat kerja. Pentingnya ahli K3 yang tersertifikasi di perusahaan dikarenakan berdasarkan hasil penilaiannya dapat melihat kelayakan konstruksi pesawat angkat angkut (crane) dalam sistem operasi pabrik dan proyek. Selain itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan Keselamatan Kerja (K3) yang berlaku, diterangkan bahwa setiap perencanaan, pabrikasi dan pengoperasian pesawat angkat angkut di Indonesia harus melalui proses pemeriksaan dan penilaian teknik terlebih dahulu sebelum dioperasikan oleh tenaga operator dan maintenance yang kompeten serta bersertifikat.

Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Bagian Keuangan berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 UU No.17 Tahun 2003 Ditegaskan bahwa Pengelola Keuangan secara Tertib Taat pada Peraturan, Perundang-undangan, Efisiensi, Efektif, Transparan dan Bertanggung Jawab serta Memperhatikan Rasa Keadilan dan Kepatuhan berdasarkan Badan Pemeriksaan Keuangan. Untuk Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Unqualified (Opinion) dengan Menghindari 3 Opini lainya

NONE

TOGAF is the foremost generic framework in the field of IS/IT Architecture it contains substantial guidance on what to do to establish an architecture practice and then how to use it in connection with planning the longer term transformation of the enterprise (strategic architecture) and designing capabilities to support it.

Permintaan komunitas profesi bidang Human Capital BUMN dan Kementrian BUMN guna mendukung Pengelolaan Human Capital khususnya Fungsi Pengembangan Sumberdaya Manusia yang mewajibkan tersedianya pejabat/pegawai yang memiliki kompetensi dan dinyatakan kompeten oleh LSP HCMI. Standar Kompetensi yang digunakan dalam LSP ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Manajemen Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Human Capital.