Training SAP Modul Shared Service Pelindo

Negosiasi adalah proses dimana pihak-pihak yang berkonflik menyesuaikan posisi mereka, dengan menukar imbalan yang penting. Karena perjanjian harus dilaksanakan oleh semua pihak. Adanya pelatihan ini diharapkan agar peserta dapat melakukan negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan tertentu yg nantinya bisa digunakan untuk mendukung perusahaan

Keselamatan pengangkutan sangat tergantung dari kelaikan pengepakannya serta ketepatan pengidentifikasian terhadap jenis muatan berbahaya tersebut. Menurut IMO, barang berbahaya adalah  unsur-unsur zat bahan dan atau barang berbahaya yang sangat peka terhadap suhu udara, tekanan dan getaran serta dapat mengganggu terhadap kesehatan manusia maupun binatang, dapat mengganggu serta membahayakan kesehatan penerbangan serta dapat merusakkan peralatan pengangkutan (kapal, pesawat terbang, dan lain-lain). Indonesia memiliki peraturan mengenai pengangkutan barang berbahaya melalui laut yang diatur dalam peraturan nasional dan internasional.

Berdasarkan Permenhub No. 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal, Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal. Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa harus dilakukan oleh Pandu. Pandu yang memiliki sertifikat pandu tingkat II, hanya dapat melakukan pemanduan terhadap kapal dengan ukuran panjang (Lengt Over All/ LOA) kurang dari 200 meter.

Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindngan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan persetujuan teknis (pertek) dan dilengkapi dengan Surat Layak Operasional (SLO) dan pengelolaan limbah non B3 persyaratan dan standar pengelolaannya tercantum dalam persetujuan dokumen lingkungan.

Kegiatan operasi layanan kepelabuhan merupakan kegiatan yang berisiko tinggi, untuk memitigasi risiko terhadap kerugian jika terjadi insiden di Pelabuhan akan berakibat kepada kerusakan aset, fasilitas atau injury untuk pekerja dan kerusakan terhadap lingkungan maritim sehingga perlu melakukan pengalihan risiko kepada pihak ke tiga (asuransi). Dimana yang akan melakukan pembayaran  ganti rugi terhadap tanggung jawab akan kerusakan atau kerugian asset, jiwa dan lingkungan maupun tuntutan dari pihak ketiga, timbulnya biaya penyelamatan dan biaya yang timbul akibat kegiatan usaha tertanggung sebagai operator Pelabuhan / jetty.