Auditor ISPS Code
Description
Berdasarkan buku ISPS CODE Part A, pasal 18.1. Petugas PFSO dan DEPUTY PFSO, serta pimpinan keamanan lainnya yang terkait dalam penerapan ISPS Code, diwajibkan (mandatory) memiliki sertifikat PFSO dan Internal Auditor (IA)/diwajibkan memiliki sertifikat PFSO dan Internal Auditor (IA).
Dirjen Perhubungan Laut kembali mengeluarkan Surat Edaran, pada 16 Maret 2015, tentang PENGAWASAN PENERAPAN ISPS Code. Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No.HK 103/1/3/DJPL-13, butir 3(tiga) menyatakan, “Apabila ditemukan Fasilitas Pelabuhan dan PFSO tidak melaksanakan penerapan ISPS Code secara baik dan benar, maka akan dilakukan pencabutan SoCPF secara sepihak oleh DA dan penghapusan dari Database IMO GISIS”.
Tujuan memiliki pengetahuan tentang Internal Auditor ISPS Code, adalah agar terjadi pemahaman yang sama antara VERIFIKATOR dari Designated Authority (DA), para PFSO & Deputy, serta Tim Internal Auditor masing-masing Fasilitas Pelabuhan/ Galangan, terhadap proses dan tata cara audit, serta verifikasi ISPS Code.
Pemahaman Verifikasi, Audit dan Sertifikasi ISPS Code
Pegangan Umum Auditor
Sebagai Internal Auditor ISPS Code
Pemahaman Verifikasi
Pengisian Format Internal Audit dan Penjelasan Rinci
Pemeliharaan ISPS Code
Evaluasi Akhir Peserta
Officer di Pelabuhan
Manager
Praktisi Kepelabuhanan
QHSSE
Auditor Pelabuhan
Katalog lain nya
-
Technical Skill Planning & Control
Sebuah terminal seharusnya memiliki rencana yang bagus dalam jadwal kapal di dermaga dan dan pengalokasian barang di lapangan. Diharapkan tidak cuma memenuhi kebutuhan klien namun juga mengedepankan efektivitas dan efisiensi bagi perusahaan. Seorang planner harus mampu memberdayakan resources (peralatan dan pekerja) dengan semaksimal mungkin agar perusahaan dapat mencapai produktivitas yang tinggi. Selain itu, ketika aktivitas sedang berlangsung, baiknya harus tetap di kontrol demi mendapatkan kordinasi antar tim yang baik
-
Pengadaan Barang dan Jasa
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 74 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa semua Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa harus memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kompetensi tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sebagaimana terdapat dalam Pasal 88 poin ‘c’ dan ‘d’ menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
-
Basic Finance for Non FinanceBasic Finance for Non Finance diadakan guna memberikan pengetahuan dasar mengenai dasar finance terhadap karyawan yang bekerja diluar finance seperti membaca dokumen keuangan dan sebagainya
-
Non Container Terminal Operation
Dalam terminal yang mengurus barang-barang selain container, para pekerja dituntut memiliki pengetahuan yang baik terkait barang-barang tersebut. Mulai dari general cargo, curah cair, curah kering, bag cargo, dan sebagainya, memiliki penanganan khusus yang perlu diperhatikan. Selain untuk tidak merubah kondisi barang yang ada di dalam, ini perlu diperhatikan untuk keselamatan para pekerja. Pekerja pun harus mengetahui kegunaan dari peralatan-peralatan yang ada di terminal dan juga alur proses kerja yang sangat kompleks.
-
Pre Managerial Development Program Leadership Skill (Coaching)
Dunia kerja saat ini dipenuhi berbagai tuntutan. Mulai dari tuntutan eksternal sampai dengan internal. Salah satu tuntutan internal adalah persoalan motivasi dan kinerja karyawan. Seiring dengan meningkatnya kualitas intelektual pekerja di perusahaan, pendekatan lama yang otoriter saat ini menjadi kurang tepat. Sehingga perlu meningkatkan pemahaman mengenai coaching.