Berth Allocation

Dalam pelaksanaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dibutuhkan organisasi khusus didalam struktur organisasi perusahaan yaitu P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, yang disebutkan dalam pasal 9 dan pasal 10, P2K3 berperan dalam peroses pembinaan.

Perilaku sebuah tim adalah berkolaborasi, bekerja sama, berkomunikasi, berkoordinasi, dan bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Setiap orang di dalam tim memiliki maksud untuk bersama-sama memenuhi target atau tujuan. Dalam hal ini, setiap anggota tim wajib berkomunikasi dan memprioritaskan apa yang harus segera dilakukan, tanpa menciptakan benih konflik, termasuk selalu memiliki niat untuk melakukan apapun dengan kerja sama, serta menyiapkan perilaku dan karakter diri yang sesuai dengan misi dan visi tim. Dengan demikian maka diperlukan kerjasama sebagai team supaya strategi perusahaan dapat diimplementasikan dengan baik. Hal inilah yang membuat perlunya mengadakan pelatihan relationship building.

Management of General Cargo Operation atau lebih dikenal dengan IPP-1, adalah program pelatihan berasal dari A Project The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang dibiayai oleh The Swedish International Development Authority (SIDA) diproduksi dan direalease tahun 1982 oleh Drake Educational Associates Limited Cardiff, United Kingdom. Meskipun program pelatihan ini sudah cukup tua (sejak 1982), namun dari segi teknis dan prinsip-prinsip operasinya masih tetap relevan dengan kondisi, sifat dan karakteristik dalam operasi penanganan muatan general cargo atau breakbulk cargo saat ini. Kontainerisasi dalam sistem angkutan laut yang berkembang pesat bukan berarti menghilangkan sama sekali jenis muatan general cargo. Seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017 misalnya, arus barang dalam bentuk breakbulk cargo masih tercatat sebanyak 5.34 juta ton, tahun 2018 diperkirakan menjadi 6,02 juta ton (sumber: Realisasi Tahun 2017 dan RKAP Tahun 2018). Dengan bentuk/ kemasan yang bervariasi, sifat dan karaktersitik masing-masing barang yang berbeda, demikian juga ukuran dan beratnya, mengharuskan breakbulk cargo ditangani secara individual. Hal ini menjadikan cara penanganan lebih rumit dibandingkan penanganan containerize cargo atau homogen cargo. Dalam banyak kasus di terminal-terminal yang menangani muatan general cargo atau breakbulk cargo, menunjukan kinerja yang berada di bawah potensinya. Banyak di antara buruknya kinerja penanganan itu bukan dikarenakan kurangnya sumber daya yang ada, melainkan persoalannya banyak terletak pada aspek manajemen. Program pelatihan IPP-1 dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja operasi general cargo. Serangkaian kegiatan pelatihan sebagian besar menuntut peran aktif peserta, baik secara perorangan maupun kelompok. Pelatihan juga dirancang dengan menggunakan komponen-komponen yang     salah satunya program audio visual dan buku kerja peserta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan, No. PM 134 Tahun 2016. Tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code), terkait Port Fasility Security Officer (PFSO) dan Deputy PFSO untuk Fasilitas Pelabuhan diatur Pasar 22. Ketentuannya menyatakan: PFSO & Deputy PFSO memiliki bukti petunjuk dari Pengelola Fasilitas Pelabuhan. Memilki Sertifikat pengetahuan dan keterampilan sebagai seorang PFSO. Melaksanakan pemutakhiran (Update) terhadap Sertifikat PFSO Setiap 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal dikeluarkannya Sertifikat PFSO tersebut.

Komite Audit merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam penegakan GCG. Keberadaannya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan dna mekanisme checks and balance dengan tujuan akhir memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada pemegang saham atau pemodal dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya Komite Audit yang efektif diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas perusahaan, meningkatkan integritas informasi keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan public serta menekan terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Nemun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak perusahaan yang memandang sebelah mata keberadaan komite audit. Hal ini terlihat dari proses seleksi dan pengangkatan yang tidak memadai, remunerasi yang sadanya, yang mencerminkan bahwa pembentukan komite audit sebatas pemenuhan peraturan semata.