Port Maintenance Management

Muatan kapal laut breakbulk cargo atau containerize cargo terdiri dari berbagai macam komoditas, termasuk diantaranya berupa bahan/ barang yang menurut sifat kimiawi atau alaminya yang apabila ada pengaruh perubahan suhu (temperature), tekanan (pressure) atau kontaminasi dengan bahan/barang lain yang berlawanan sifatnya mengandung potensi bereaksi dengan risiko bahaya berupa ledakan (explosive), kebakaran (fire), meracuni (poison), kerusakan lingkungan (environment), atau kombinasi diantara bahaya-bahaya tersebut. Bahan/barang dengan sifat dan karakteristik demikian oleh IMO dikatagorikan sebagai bahan/ barang berbahaya (Dangerous Goods). Bahan/ Barang Berbahaya (Dangerous Goods), adalah setiap larutan, zat kimia, campuran atau barang-barang dagangan yang dapat menyebabkan cedera/ kerusakan pada PEAR (People, Environment, Assets and Reputation). Penanganan barang/ bahan berbahaya di kapal, di pelabuhan bahkan di industri: 1. Harus dilakukan dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku, menggunakan sarana yang paling aman dan dengan kewaspadaan yang tinggi ; 2. Harus diberikan informasi karakteristik dan sifat bahayanya, kewaspadaan dan peraturan keselamatan, prosedur darurat (emergency schedule) yang harus diikuti, tindakan yang harus dilakukan bila terjadi kecelakaan guna mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap PEAR, dan pertolongan pertama pada kecelakaan (Medical First Aid Guide) terkait bahan/barang berbahaya. Petunjuk penanganan, peraturan dan informasi sebagaimana dimaksud termuat dalam: 1. Rekomendasi dari International Maritime Organization (IMO) dikenal dengan nama The International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-CODE) yang diamandemen setiap dua tahun ; dan 2. Surat Keputusan Dirjenla No. Um.48/4/2-01 Tgl. 27 Februari 2001, tentang “Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bahan/ Barang Berbahaya di Pelabuhan di Seluruh Indonesia”

Salah satu transformasi pada pengelolaan pelabuhan yaitu proses merger yang dilakukan oleh Pelindo I- IV menjadi Pelindo Indonesia. Merger merupakan inisiatif strategis dalam rangka memberikan nilai tambah yang lebih bagi setiap segmen customer di seluruh wilayah customer tersebut berada. Melalui merger, Pelindo akan memiliki kontrol dan kendali strategis yang lebih baik serta perencanaan yang lebih terintegrasi untuk jaringan pelabuhan nasional. Setelah klaster bisnis dan desain organisasi level atas disetujui fase selanjutnya dalam proses merger Pelindo adalah penyelarasan proses bisnis, termasuk di dalamnya integrasi operasi dan komersial. Hal ini dilakukan untuk memastikan operational excellence tetap terjaga selama proses merger berlangsung. Peralihan proses bisnis dari ‘legacy entity’ yang berdasarkan area ke entitas subholding baru berdasarkan layanan memerlukan perencanaan dan perangkat organisasi yang rinci untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan dengan efektif. Dibutuhkan RASCI Matrix secara bertahap mulai pada jabatan BoD–1 struktur organisasi Parents dan Subholding untuk memastikan akuntabilitas jabatan serta keterkaitannya dengan jabatan lain, serta kesesuaian peran jabatan dengan parenting model. Setelah memiliki RASCI Matrix yang ideal, perusahaan dapat Menyusun uraian jabatan yang komprehensif berdasarkan dokumen RASCI, serta mengelola sistem SDM dengan terintegrasi.

Peraturan Menteri Lingkungan Gidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab pengendalian pencemaran air.   Penanggung jawab pengendalian air adalah personil yang memiliki kewenangan dn tanggung jawab internal terhadap pencegahan dan penannggulangan pencemaran air yang disebabka oleh usaha dan/atau kegiatan, dengan garis besar pekerjaan melakukan penilaian potensi pencemaran air dari seluruh kegiatan produksi, menyusun strategi, program dan sasaran dari berbagai kegiatan pengendalian pencemaran air, serta mengkoordinasi dan mengawasi kelangusngan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air.

Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dan terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable. GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Dengan implementasi GCG, maka pengelolaan sumberdaya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholders approach.

Tujuan dari pelatiha operator Big Forklift yang bersertifikat STC International dan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia adalah untuk mengembangkan kandidat yang mahir dalam penggunaan Big Forklift, yang mampu bekerja dengan aman dan efisien setiap saat. Dengan cara ini, efisiensi operasi di pelabuhan akan meningkat dan operasi yang lebih aman terjadi. Pelatihan dimulai dengan latar belakang teori pendek (1 hari), sebelum memulai pelatihan di Big Forklift melalui sejumlah latihan (4 hari). Pada hari terakhir, penilaian akhir dilakukan untuk menilai apakah para peserta mahir.